Nur Purnamasidi Nilai Kebijakan Kemendikdasmen Makin Relevan Dengan Kebutuhan Masyarakat

Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, H. Muhamad Nur Purnamasidi, menilai arah kebijakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) saat ini semakin relevan dengan kebutuhan riil masyarakat, meski masih menyisakan sejumlah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.

Penilaian tersebut disampaikan Nur Purnamasidi dalam Rapat Kerja Komisi X DPR RI bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah yang membahas evaluasi kinerja Tahun Anggaran 2025 serta rencana kerja dan anggaran Tahun 2026 di gedung parlemen, Jakarta, Rabu (21/01/2026)

Menurutnya, berbagai program yang dijalankan Kemendikdasmen selama satu tahun terakhir menunjukkan upaya serius pemerintah dalam menjawab persoalan pendidikan nasional yang selama ini dirasakan masyarakat.

“Kebijakan yang dijalankan Kemendikdasmen sudah berada di jalur yang tepat dan makin menyentuh kebutuhan masyarakat. Ini patut diapresiasi,” ujarnya.

Namun demikian, Nur Purnamasidi menegaskan bahwa apresiasi tersebut harus diiringi dengan pembenahan terhadap persoalan mendasar pendidikan. Ia menyebut setidaknya ada tiga isu utama yang masih membutuhkan perhatian serius, yakni kesejahteraan guru, pemerataan sarana dan prasarana pendidikan, serta peningkatan kompetensi pendidik.

Ia menilai, keberhasilan kebijakan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh konsep program, tetapi juga oleh efektivitas dukungan anggaran. Dengan anggaran pendidikan nasional yang mencapai sekitar Rp757,8 triliun, pemerintah diminta memastikan pemanfaatannya benar-benar berdampak langsung bagi guru dan sekolah.

“Programnya sudah baik, sekarang tinggal memastikan anggarannya tepat sasaran dan benar-benar dirasakan oleh pelaku pendidikan di lapangan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Nur Purnamasidi juga menekankan pentingnya penyusunan kebijakan pendidikan berbasis data dan kebutuhan nyata, agar setiap rupiah anggaran yang digunakan memiliki dampak maksimal terhadap peningkatan mutu pembelajaran.

Ia berharap, Rapat Kerja Komisi X DPR RI ini dapat menjadi momentum penguatan sinergi antara DPR RI dan pemerintah dalam menyempurnakan kebijakan dan penganggaran pendidikan nasional ke depan.

“Tujuan akhirnya adalah pendidikan yang berkualitas, berkeadilan, dan berpihak pada kesejahteraan guru serta masa depan generasi muda Indonesia,” pungkas Nur Purnamasidi (*)