Adela Kanasya Adies Minta BOSP Fleksibel Sesuai Kebutuhan Setiap Sekolah

SURABAYA, WAKILRAKYAT.CO.ID – Anggota Komisi X DPR RI Adela Kanasya Adies meminta pengelolaan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) memberikan ruang yang cukup bagi sekolah untuk menyesuaikan penggunaan anggaran dengan kebutuhan masing-masing.

Menurut Adela, kondisi dan prioritas setiap sekolah tidak selalu sama. Karena itu, kebijakan pengelolaan anggaran pendidikan perlu mempertimbangkan kebutuhan nyata di lapangan, bukan menerapkan pendekatan yang terlalu seragam. Hal itu disampaikan Adela dalam seminar BOSP di Surabaya, 18 September 2026.

Adela menilai sekolah memiliki karakteristik, kondisi, dan tantangan yang berbeda. Sekolah di satu wilayah belum tentu memiliki kebutuhan yang sama dengan sekolah di wilayah lainnya.

Perbedaan tersebut perlu menjadi pertimbangan dalam menentukan prioritas penggunaan BOSP.

Menurutnya, anggaran pendidikan akan lebih tepat guna apabila sekolah memiliki ruang untuk mengidentifikasi kebutuhan mereka sendiri berdasarkan kondisi aktual.

Adela mengingatkan agar sekolah tidak membuat kebutuhan hanya untuk menyesuaikan dengan pos anggaran yang tersedia.

“Jangan hanya mengejar serapan, kejar manfaat. Jangan sampai kebutuhan sekolah dibuat agar sesuai dengan anggaran. Justru anggaranlah yang harus diarahkan untuk menjawab kebutuhan prioritas masing-masing sekolah,” kata Adela.

Pernyataan tersebut menekankan pentingnya pendekatan berbasis kebutuhan dalam perencanaan BOSP.

Fleksibilitas Harus Tetap Terukur

Meski mendorong fleksibilitas, Adela tetap menekankan pentingnya transparansi, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas. Fleksibilitas bukan berarti sekolah dapat menggunakan dana tanpa batas. Penggunaan anggaran tetap harus mengikuti aturan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan prinsip tersebut, sekolah dapat menentukan prioritas secara lebih kontekstual tanpa mengabaikan tata kelola anggaran. Adela juga mendorong agar penyusunan kebijakan pendidikan mempertimbangkan masukan dari satuan pendidikan.

Sekolah merupakan pihak yang berhadapan langsung dengan berbagai kebutuhan operasional. Karena itu, pengalaman dan persoalan yang muncul di lapangan dapat menjadi bahan penting dalam penyempurnaan kebijakan BOSP.

Menurut Adela, mekanisme pengelolaan BOSP seharusnya membantu sekolah menjalankan fungsi pendidikan, bukan justru menambah hambatan yang tidak perlu.

Sistem administrasi, pelaporan, dan perencanaan tetap diperlukan untuk menjaga akuntabilitas. Namun, pelaksanaannya perlu dirancang agar tidak mengurangi kemampuan sekolah dalam merespons kebutuhan prioritas.

Anggaran Harus Mengikuti Prioritas Pendidikan

Adela menegaskan bahwa orientasi utama BOSP adalah mendukung kebutuhan pendidikan di satuan pendidikan. Karena itu, perencanaan anggaran harus dimulai dari identifikasi kebutuhan, kemudian diterjemahkan ke dalam penggunaan dana sesuai ketentuan yang berlaku.

Pendekatan tersebut diharapkan membuat pengelolaan BOSP lebih relevan dengan kondisi masing-masing sekolah.

Masukan mengenai fleksibilitas penggunaan BOSP menjadi bagian dari perhatian Komisi X DPR RI terhadap tata kelola anggaran pendidikan.

Adela menilai kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan sekolah perlu berjalan bersama dengan prinsip akuntabilitas. Dengan demikian, sekolah memperoleh ruang untuk menentukan prioritas, sementara penggunaan dana tetap berada dalam koridor pengawasan dan aturan yang berlaku (red)