Fraksi Partai Golkar Minta RUU Sisdiknas Beri Perlakuan Setara bagi Sekolah Negeri dan Swasta

JAKARTA, WAKILRAKYAT.CO.ID– Fraksi Partai Golkar DPR RI menegaskan bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) harus memberikan perlakuan yang setara bagi seluruh penyelenggara pendidikan, baik negeri maupun swasta. Kesetaraan tersebut dinilai penting untuk mewujudkan sistem pendidikan nasional yang lebih adil, berkualitas, dan mampu memberikan akses pendidikan yang merata bagi seluruh masyarakat.

Pandangan tersebut disampaikan Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Partai Golkar asal Dapil Riau I, Karmila Sari, pada Rabu (08/07/2026) dalam Rapat Internal Komisi X DPR RI yang menyetujui draf RUU Sisdiknas untuk selanjutnya memasuki tahap harmonisasi di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.

Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Golkar asal Dapil Kalimantan Timur sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Sisdiknas, Hetifah Sjaifudian, mengatakan penyusunan draf RUU Sisdiknas merupakan hasil pembahasan yang telah berlangsung sejak Januari 2025 melalui rapat panitia kerja, rapat dengar pendapat (RDP), serta rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan berbagai pemangku kepentingan.

“Persetujuan seluruh fraksi menjadi tahapan penting dalam proses pembahasan RUU Sisdiknas. Setelah ini, draf akan memasuki proses harmonisasi di Badan Legislasi DPR RI sebelum diajukan sebagai usul inisiatif DPR,” ujar Hetifah.

Karmila menilai keberadaan sekolah dan perguruan tinggi swasta memiliki kontribusi besar dalam memperluas akses pendidikan nasional. Karena itu, regulasi yang baru harus memastikan tidak ada lagi kesenjangan perlakuan dalam pengelolaan institusi pendidikan.

“Fraksi Partai Golkar mendorong adanya perlakuan yang setara bagi institusi pendidikan, baik negeri maupun swasta, mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Hal ini penting untuk mewujudkan ekosistem pendidikan yang merata, berkualitas, dan berkeadilan,” kata Karmila.

Menurutnya, keberhasilan pembangunan pendidikan nasional tidak dapat hanya bergantung pada lembaga pendidikan negeri. Peran sekolah swasta, madrasah, hingga perguruan tinggi swasta selama ini turut menjadi tulang punggung dalam memperluas layanan pendidikan bagi masyarakat.

Selain mendorong kesetaraan antarpenyelenggara pendidikan, Fraksi Partai Golkar juga menilai revisi RUU Sisdiknas harus mampu menjawab berbagai tantangan pendidikan nasional yang masih dihadapi Indonesia.

Karmila menyebut disparitas pembangunan manusia antarprovinsi, tingginya angka putus sekolah, rendahnya rata-rata lama sekolah di sejumlah daerah, serta kesenjangan kualitas pembelajaran masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan melalui regulasi yang lebih adaptif.

“RUU Sisdiknas harus mampu mewujudkan sistem pendidikan yang berkualitas, inklusif, fleksibel, berkeadilan, adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta mampu menjawab tantangan global dan dinamika sosial yang terus berkembang,” ujarnya.

Fraksi Partai Golkar juga mendukung kebijakan wajib belajar 13 tahun sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia dan memperluas akses pendidikan bagi seluruh anak bangsa.

Di sisi lain, Karmila menegaskan pentingnya peningkatan kualitas dan pemerataan guru serta tenaga kependidikan, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Menurutnya, distribusi tenaga pendidik yang belum merata masih menjadi salah satu penyebab kesenjjangan mutu pendidikan.

Fraksi Partai Golkar juga meminta agar RUU Sisdiknas memperkuat perlindungan peserta didik dari berbagai bentuk kekerasan, menjamin keberlanjutan pendidikan umum, pendidikan keagamaan, dan pesantren, serta memastikan pemanfaatan teknologi informasi berjalan seiring dengan penguatan pendidikan karakter.

Selain itu, Fraksi Partai Golkar menilai alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN dan APBD harus dikelola secara lebih efektif agar benar-benar mampu meningkatkan kualitas layanan pendidikan di seluruh Indonesia.

Mengakhiri pandangannya, Karmila menegaskan bahwa penyusunan RUU Sisdiknas harus terus melibatkan seluruh pemangku kepentingan agar regulasi yang dihasilkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

“Fraksi Partai Golkar berkomitmen mengawal RUU Sisdiknas agar menjadi landasan bagi sistem pendidikan nasional yang semakin adil, inklusif, berkualitas, dan memberikan kesempatan yang sama bagi setiap anak bangsa untuk memperoleh pendidikan terbaik,” pungkasnya (RED).