Komisi III DPRD Bangka Barat Cari Solusi Pengelolaan Sampah dari Bogor

BOGOR, WAKILRAKYAT.CO.ID — Komisi III DPRD Kabupaten Bangka Barat mencari referensi pengelolaan sampah berbasis masyarakat dengan mengunjungi Sekretariat Bank Sampah Kumpul Mutiara, Bogor, Jumat (28/8/2026).

Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung konsep, pola kerja, serta peran bank sampah dalam mendorong masyarakat terlibat aktif mengatasi persoalan sampah di lingkungan.

Direktur Bank Sampah Kumpul Mutiara, Indah Purwaningsih, menyambut kedatangan rombongan Komisi III DPRD Bangka Barat dan berharap pertemuan tersebut menjadi kesempatan untuk bertukar pengalaman.

“Kami berharap bisa saling berbagi pengalaman dan juga bisa menyerap ilmu, sharing ilmu, bagaimana cara mengelola sampah untuk kelestarian lingkungan kita,” ujar Indah.

Menurut Indah, persoalan sampah tidak dapat sepenuhnya diselesaikan hanya dengan mengandalkan tempat pembuangan akhir (TPA). Pengelolaan perlu dimulai dari sumbernya dengan mendorong masyarakat memilah sampah sejak dari rumah.

Konsep tersebut menjadi salah satu pengalaman yang dibagikan kepada rombongan DPRD Bangka Barat dalam kunjungan tersebut.

Melihat Praktik Pengelolaan Sampah dari Dekat

Bank Sampah Kumpul Mutiara memperlihatkan sejumlah kegiatan yang telah dikembangkan selama sekitar empat tahun terakhir.

Mulai dari pemilahan sampah organik dan anorganik hingga pengolahan sampah organik menjadi pupuk cair dan pupuk padat.

Selain itu, bank sampah tersebut juga mengembangkan komposter serta memanfaatkan sejumlah peralatan pengolahan sampah untuk mendukung kegiatan di tingkat lingkungan.

“Kami mengelola sampah, memilah sampah, sampah organik dan juga sampah anorganik. Alhamdulillah sampai saat ini kami sudah memproduksi pupuk cair dan pupuk padat,” jelas Indah.

Pengelolaan tersebut dilakukan dengan melibatkan masyarakat. Dari awalnya hanya berada di RT 02, kegiatan Bank Sampah Kumpul Mutiara kini telah berkembang ke sejumlah RT di RW 11 dan mulai menjangkau wilayah RW 12.

Saat ini jumlah nasabah mencapai 68 orang.

DPRD Bangka Barat Didorong Belajar dari Model Berbasis Komunitas

Indah mengatakan salah satu kekuatan Bank Sampah Kumpul Mutiara terletak pada keterlibatan pengurus yang bekerja secara sukarela.

Jumlah pengurus yang awalnya hanya sekitar empat hingga lima orang kini berkembang menjadi 12 orang. Mereka tetap menjalankan kegiatan meski belum memperoleh gaji.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan sampah dapat tumbuh dari inisiatif masyarakat sebelum berkembang menjadi gerakan yang lebih luas.

“Yang semuanya itu bekerja sukarela, tanpa digaji sepeser pun,” ungkapnya.

Dari kegiatan tersebut, bank sampah memperoleh selisih hasil penimbangan yang kemudian digunakan untuk mendukung kebutuhan operasional dan pengembangan fasilitas.

Bank Sampah Kumpul Mutiara juga memperoleh dukungan Baznas Provinsi Jawa Barat untuk pengadaan sejumlah peralatan pengolahan sampah, seperti alat pencacah, alat pres, dan peralatan untuk memproduksi komposter.

Sebagian peralatan tersebut kemudian disalurkan ke RT yang memiliki komitmen untuk melakukan pemilahan sampah.

Jadi Bahan Pertukaran Pengalaman

Kunjungan Komisi III DPRD Bangka Barat tidak hanya menjadi agenda melihat aktivitas bank sampah, tetapi juga menjadi ruang dialog mengenai strategi membangun kesadaran masyarakat.

Indah berharap pengalaman yang dibagikan dapat menjadi bahan pembelajaran bagi daerah lain yang tengah mencari pola pengelolaan sampah yang efektif dan melibatkan masyarakat secara langsung.

“Semoga bisa saling berbagi pengalaman dan menjadi proses pembelajaran bersama,” katanya.

Ia menilai pengelolaan sampah membutuhkan konsistensi dan komitmen dari seluruh pihak. Masyarakat perlu diberi pemahaman bahwa sampah bukan sekadar limbah yang harus dibuang, tetapi juga dapat memiliki nilai ekonomi apabila dikelola dengan baik.

Kunjungan Komisi III DPRD Bangka Barat diharapkan dapat membuka peluang pengembangan konsep serupa di Bangka Barat, dengan menyesuaikan model pengelolaan sampah berbasis masyarakat dengan karakteristik dan kebutuhan daerah setempat (red)