Beniyanto: Subsidi Energi 2027 Harus Diperkuat demi Keadilan Rakyat

JAKARTA, WAKILRAKYAT.CO.ID – Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi Partai Golkar, Beniyanto Tamoreka, menegaskan dukungannya terhadap penguatan subsidi energi dalam RAPBN 2027. Menurutnya, subsidi energi harus dipastikan menjadi instrumen negara untuk melindungi masyarakat dan mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat.

Beniyanto mengatakan kebijakan pemerintah meningkatkan alokasi subsidi energi sejalan dengan kebutuhan untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah berbagai tantangan ekonomi. Namun, peningkatan anggaran tersebut harus dibarengi dengan tata kelola yang transparan dan penyaluran yang tepat sasaran.

“Subsidi energi merupakan instrumen penting negara untuk melindungi masyarakat dan menjaga aktivitas ekonomi. Kami mendukung langkah Menteri Bahlil, tetapi pelaksanaannya harus benar-benar tepat sasaran, transparan, dan menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan,” kata Beniyanto dalam keterangannya, Senin (1/9/2026).

Dukungan tersebut disampaikan Beniyanto menyusul usulan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam pembahasan RAPBN 2027. Pemerintah mengusulkan subsidi listrik 2027 sebesar Rp117,84 triliun, meningkat dari Rp100,83 triliun pada APBN 2026.

Selain itu, pemerintah mengusulkan peningkatan volume solar bersubsidi dari 18,64 juta kiloliter menjadi 19 juta kiloliter. Volume minyak tanah bersubsidi juga diusulkan naik dari 0,53 juta kiloliter menjadi 0,561 juta kiloliter.

Subsidi Harus Hadirkan Keadilan

Beniyanto menilai subsidi energi tidak semata-mata berkaitan dengan besaran anggaran. Lebih dari itu, subsidi harus mampu memberikan perlindungan nyata bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan daya beli.

Menurutnya, kebijakan subsidi harus mempertimbangkan kondisi masyarakat di berbagai wilayah Indonesia yang memiliki karakteristik berbeda.

Peningkatan volume minyak tanah bersubsidi, misalnya, dinilai mencerminkan perhatian pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat di Indonesia Timur, termasuk Papua, Maluku, dan sebagian Sulawesi.

“Subsidi energi harus mempertimbangkan perbedaan kondisi infrastruktur, pola konsumsi, dan kemampuan ekonomi masyarakat di setiap daerah,” ujarnya.

Beniyanto menilai pendekatan tersebut penting agar kebijakan energi nasional tidak hanya berorientasi pada efisiensi anggaran, tetapi juga memperhatikan aspek pemerataan dan keadilan.

Data Penerima Harus Diperkuat

Di sisi lain, Beniyanto mengingatkan penguatan subsidi harus diikuti pembenahan data penerima manfaat.

Ia mendorong Kementerian ESDM memperkuat sinkronisasi data berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Direktorat Jenderal Dukcapil, data sosial-ekonomi pemerintah, serta data pelanggan dan transaksi yang dikelola PLN dan Pertamina.

Menurutnya, data penerima subsidi perlu diperbarui secara berkala untuk menyesuaikan perubahan kondisi ekonomi masyarakat.

“Anggaran yang besar tidak akan efektif apabila data penerimanya tidak akurat. Jangan sampai masyarakat yang berhak justru tidak menerima subsidi, sementara kelompok yang mampu masih ikut menikmatinya,” tegasnya.

Beniyanto juga meminta pemerintah menyediakan mekanisme koreksi dan pengaduan yang mudah diakses masyarakat. Langkah tersebut diperlukan agar masyarakat yang mengalami kesalahan pendataan dapat memperoleh penyelesaian secara cepat.

Komisi XII Kawal Subsidi Energi 2027

Beniyanto memastikan Komisi XII DPR RI akan mengawal kebijakan subsidi energi dalam RAPBN 2027. Pengawasan diperlukan agar peningkatan alokasi anggaran benar-benar menghasilkan manfaat bagi masyarakat.

Ia juga menyatakan dukungannya terhadap langkah Bahlil dalam memperkuat subsidi energi sekaligus menjaga ketahanan energi nasional.

“Kami mendukung kebijakan Presiden Prabowo dan langkah Menteri Bahlil dalam menjaga keterjangkauan energi sekaligus memperkuat kemandirian nasional,” kata Beniyanto.

Menurutnya, subsidi energi harus dikelola dengan prinsip tepat sasaran, transparan dan berkeadilan sehingga tidak terjadi kebocoran maupun salah sasaran.

“Komisi XII akan mengawal agar subsidi energi 2027 tidak mengalami kebocoran, tepat sasaran, dan benar-benar menghadirkan keadilan energi bagi seluruh rakyat Indonesia,” pungkasnya (red)